Pengadaan Mobnas Jenis Jeep di Sumbar, Audy: Sudah Dianggarkan Gubernur Sebelumnya
PADANG (17/8/2021) - Pengadaan mobil dinas untuk gubernur dan wakil gubernur Sumbar di tahun anggaran 2021 senilai Rp3 miliar. Masing-masingnya, dialokasikan Rp1,5 miliar.
Hal itu dikatakan Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy pada wartawan di Padang, Selasa. Pernyataan ini terkait dengan disorotnya pengadaan dua unit mobil jenis jeep oleh Pemprov Sumbar, di tengah badai Pandemi Covid19 tengah melanda negeri ini. Diketahui, kendaraan jenis SUV tersebut, diperuntukan keduanya sebagai kelancaran mobilitas harian.
"Anggaran yang telah dialokasikan di APBD Sumbar 2021 ini, tak dipakai habis. Melainkan dibelikan mobil dengan menyisakan anggaran signifikan, mencapai angka Rp1 miliar," ungkap Audy Joinaldy.
Dikatakan, pengadaan mobil dinas baru ini, sudah dianggarkan oleh pemerintahan sebelumnya (periode Irwan Prayitno dan Nasrul Abit jadi gubernur dan wakil gubernur Sumbar 2015-2021-red).
"Nilainya Rp2 miliar untuk dua mobil. Benar itu. Harganya tidak ada yang diumpetin. Dari pertama saya menjabat, sudah dianggarkan," tukas dia.
Ditegaskan Audy, meski ada anggaran untuk pengadaan mobil dinas baru, namun refocusing untuk penanganan Covid19 tetap dilakukan. (Baca: Pajero Dakar Ultimate dan Hyundai Palisade jadi Tunggangan Gubernur-Wakil Gubernur Sumbar)
"Anggaran untuk bantuan Covid19 tetap ada, tidak ada yang berubah. Untuk vaksiniasi, tetap ada, atensi Covid19 tidak ada yang berubah," tegas politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.
"Dana yang dikurangin, sudah dikurangin. Bahkan mobil dinas yang baru ini justru sudah dikurangin dari pagunya. Yakni dari sebesar Rp3 miliar, sekarang, mobil dinas yang baru, harga keduanya Rp2 miliar. Kan sudah dikurangi," tambah Audy yang juga pengusaha di sektor peternakan itu.
Baca juga: Pemprov Sumbar dan BPH Migas Sepakat Pertajam Pengawasan Penyaluran BBM dan Gas
Audy Joinaldy kemudian mempertanyakan, kenapa saat dirinya memakai mobil pribadi selama empat hingga lima bulan di masa-masa awal sebagai kepala daerah, tidak dibahas dan diprotes.
Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber:
Berita Terkait
- 31 Ormas di Sumbar Suarakan Penolakan Politik Uang, Buya Gusrizal: Haram bagi Pemberi dan Penerima
- Jalan Balingka-Padang Lua Rusak Berat Akibat Pengalihan Jalan, Sumbar Hanya Sanggup Perbaiki 1 Km Audy Cari Dana ke Pusat
- Tol Ruas Sicincin-Bukittinggi Potensi Dialihkan jadi Sicincin-Singkarak-Tanah Datar, Ini Alasannya
- Sesditjen Dukcapil Kemendagri Perintahkan Disdukcapil Layani Perekaman Data KTP El Hingga Hari H Pencoblosan Pilkada
- Sirekap Kembali Digunakan di Pemilihan Serentak 2024