Akuntabilitas Kinerja Kota Padang 2018 Kategori BB, Ini Harapan Mahyeldi

VALORAnews - Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Padang 2018, raih predikat Kategori BB dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia.

Predikat itu diumumkan pada acara Apresiasi dan Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Provinsi/Kabupaten/Kota Wilayah I yang meliputi seluruh provinsi/kabupaten/kota di Pulau Sumatra, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Banten dan Jawa Barat.

Apresiasi dan LHE AKIP tersebut diterima Wali Kota Padang, Mahyeldi yang diserahkan langsung oleh Menteri PAN-RB, Syafruddin di Bandung, Senin (28/1/2019).

Menteri PAN RB, Syafruddin mengatakan, perubahan zaman telah mengubah paradigma harapan publik yang sangat menginginkan pemerintah hadir untuk melayani, birokrasi hadir semakin dinamis, bahkan memfasilitasi setiap aktivitas di ruang publik melalui aksesibilitas yang mudah, tidak berbelit, bebas praktek suap dan pungli, efekif dan efisien, memberikan manfaat yang dirasakan langsung, bahkan mengadopsi pola-pola digitalisasi yang sudah merambah ke setiap sendi/landscape peradaban.

Baca juga: Survei Voxpol Pilgub Sumbar 2024, Elektabilitas Mahyeldi-Vasko 70,3 Persen, Epyardi-Ekos 16,8 Persen

"Kunci pentingnya, birokrasi harus didorong melalui transformasi yang fundamental, yang mana salah satu pilar transformasi itu terletak pada bangunan sistem pemerintahan yang lebih akuntabel. Artinya, birokrasi dapat bertanggungjawab penuh terhadap aliran anggaran negara untuk sebesar-besarnya dan seluas-luasnya digunakan bagi kemakmuran rakyat," tegasnya.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Muhammad Yusuf Ateh menambahkan, tujuan dilakukannya evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah untuk menilai kemajuan dan memetakan tingkat implementasi manajemen kinerja (to asses) dan memberikan saran perbaikan percepatan pelaksanaan manajemen kinerja (to assist) terhadap 83 Kementerian/Lembaga, 34 Provinsi dan 518 Kabupaten/Kota.

"Ada 4 permasalahan utama yang ditemukan dalam evaluasi tersebut, yaitu: tujuan dan sasaran yang ditetapkan tidak berorientasi hasil, ukuran keberhasilan tidak jelas dan tidak terukur, program/ kegiatan yang ditetapkan tidak berkaitan dengan sasaran, dan rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan," ujarnya.

"Nilai SAKIP yang terdiri dari kategori AA, A, BB, B, CC, C dan D menggambarkan kemampuan instansi dalam mempertanggungjawabkan hasil atas penggunaan anggaran, menetapkan ukuran dan target kinerja yang jelas, dan menghemat anggaran melalui kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan," tuturnya.

Baca juga: Gubernur Lantik Hani Syopiar Rustam jadi Pjs Wali Kota Bukittinggi, Bertugas 2 Bulan

Ateh memaparkan, secara nasional, hasil evaluasi SAKIP 2018 menunjukkan masih terdapat 5 Kabupaten/Kota dengan predikat D, 97 Kabupaten/Kota dengan predikat C, 162 Kabupaten/Kota dengan predikat CC, 185 Kabupaten/Kota dengan predikat B, 40 Kabupaten/Kota dengan predikat BB dan 9 Pemerintah Kota yang berperedikat A.

Penulis:
Editor:
Sumber: