Nevi Zuairina: Pemerintah Mesti Awasi Alokasi APBN untuk BUMN

JAKARTA (5/9/2023) - Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina mengatakan, Komisi VI bersepakat untuk meminta Kementerian BUMN, meningkatkan realisasi anggaran TA 2023. Saat ini, realisasi anggarannya per Triwulan II 2023 baru sebesar 60,58% dari Total Pagu Anggaran sebesar Rp241,5 miliar.

"Kementerian Keuangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus melakukan perencanaan anggaran yang realistis dan memadai. Transparansi dalam penggunaan anggaran dan akuntabilitas dalam pelaporan penggunaan anggaran adalah langkah penting. BUMN harus secara jelas melaporkan penggunaan dana APBN dan dampak yang telah dicapai," urai Nevi pada Rapat Kerja Komisi VI dengan Kementerian BUMN, Senin.

Dia meminta pemerintah, agar meningkatkan pengawasan yang ketat di semua alokasi dana APBN untuk BUMN. Hal ini mencakup pengawasan terhadap penggunaan anggaran, pemantauan kinerja dan audit keuangan yang berkala.

Politisi PKS ini menyampaikan, Komisi VI juga telah menerima dan menyetujui penjelasan dari Menteri BUMN RI berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan Nomor S-626/MK.02/2023 dan Kepala Bappenas Nomor B.644/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2023 hal Pagu Anggaran Belanja Kementerian/ Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2024.

Baca juga: PLN Bantu Rp75 Juta, Warga Ikut Berpartisipasi, Hasilnya Jalan Usaha Tani Sepanjang 300 Meter

Kemudian, Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga TA 2024, Pagu Anggaran Kementerian BUMN ditetapkan sebesar Rp305,661 miliar yang terdiri dari Program Dukungan Manajemen sebesar Rp208,928 miliar, Program Pengembangan dan Pengawasan BUMN sebesar Rp96,733 miliar.

Nevi menambahkan, Komisi VI juga menerima penjelasan dari Menteri BUMN RI mengenai usulan tambahan anggaran 2024 sebesar Rp50miliar yang terdiri dari; Pembinaan dan Pengawasan BUMN sebesar Rp26,526 miliar.

Kemudian, peningkatan kualitas sarana dan prasarana sebesar Rp21,973 miliar serta Publikasi Kinerja Kementerian BUMN dan BUMN sebesar Rp1,5 miliar.

"Peningkatan realisasi anggaran BUMN dari APBN memerlukan kerja sama antara Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan BUMN itu sendiri," terangnya.

Baca juga: Nevi Zuairina: Pendidikan Agama jadikan Siswa Individu yang Bertanggungjawab

"Dengan perencanaan, pengawasan dan manajemen anggaran yang baik, BUMN dapat memaksimalkan penggunaan dana APBN untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial negara."

Penulis: Veri Rikiyanto
Editor: Mangindo Kayo
Sumber: