Seleksi Bawaslu Papua Barat Daya Diduga Terjadi Kecurangan, Ini Kata Politisi Partai Nasdem

JAKARTA (21/6/2023) - Anggota Komisi II DPR RI, Aminurokhman menekankan, transparansi, akuntabel dan objektif akan menjadikan sumber daya manusia penyelenggara dan pengawas Pemilu memiliki kapasitas dan kompetensi mumpuni.

"Jika penyelenggara Pemilu tidak memiliki ketiga hal tersebut, maka Pemilu tidak bisa berjalan dengan baik sebagaimana diharapkan masyarakat Indonesia," ungkap Aminurokhman dalam pernyataan tertulis yang diterima, Rabu.

Legislator Fraksi Partai NasDem itu mengingatkan, penyelenggaraan Pemilu ini melibatkan banyak orang. Bila ada hal-hal yang diduga tidak fair, ada kecurangan, tidak transparan, maka akan muncul gejolak dari pihak-pihak yang merasa dirugikan.

"Termasuk dalam proses rekrutmen anggota Bawaslu provinsi dan kabupaten atau kota di seluruh Indonesia, harus mengedepankan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan objektivitas agar tidak menimbulkan kekisruhan," jelas Amin.

Pernyataan Amin ini sekaitan aduan yang diterimanya terkait proses seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2023-2028 yang diduga tidak transparan, akuntabel dan objektif.

Hal ini dapat dilihat dari Pengumuman Tes Kesehatan dan Wawancara calon anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya yang berbeda.

Satu hasil tes tertanggal 14 Juni 2023 dan satu lagi tertanggal 15 Juni 2023. Meski ditulis dengan nomor surat yang sama, kedua hasil tim seleksi tersebut berisi empat nama yang berbeda.

"Ini tentu harus dilakukan klarifikasi dan investigasi sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di daerah yang menggelar seleksi dan proses seleksi itu sendiri," ungkap Amin.

Amin juga mengingatkan, Papua Barat Daya (PBD) adalah provinsi yang baru dimekarkan, sehingga penyelenggara pemerintahan butuh kepercayaan dari masyarakat.

"Dalam memasuki tahun politik ini, diharapkan penyelenggara pemerintahan, penyelenggara Pemilu baik itu KPU maupun Bawaslu, harus bisa memberikan bukti pada masyarakat bahwa mereka bisa dipercaya," tegas Amin.

"Bila di awal pemerintahan Papua Barat Daya ini masyarakat sudah tidak lagi percaya, maka provinsi tersebut akan mengalami kendala dalam pelaksanaan pemerintahan," pungkas Amin. (*)

Penulis: Al Imran
Editor: Mangindo Kayo
Sumber: