BKKBN dan TNI Kolaborasi Lakukan Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting
BKKBN telah ditunjuk sebagai Koordinator Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No: 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
BKKBN menjalin kerja sama dan kolaborasi dengan TNI dan telah melaksanakan Kick Off Percepatan Penurunan Stunting yang dilaksanakan pada Senin, 8 Agustus 2022 di Puri Ardhya Garini di kawasan Halim Perdana Kusuma, Jakarta.
Kerja sama yang baik dan dukungan penuh TNI dan jajarannya dalam upaya percepatan penurunan stunting itu, menurut Hasto, merupakan penguatan kembali kerja sama TNI dan BKKBN.
Baca juga: JAGA LINGKUNGAN: Satgas TMMD Pessel Tanam Pohon Bersama Warga
Hasto mengatakan kerjasama dan dukungan TNI telah terjalin di masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang.
"Kolaborasi dengan TNI itu tentu akan memiliki dampak yang signifikan terhadap capaian percepatan penurunan stunting," kata Hasto.
"Kami siap dukung (percepatan penurunan stunting). TNI menyiapkan seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama, sebagai pendamping dan guidance Posyandu, Posbindu, di semua angkatan," kata Panglima Jenderal TNI Andika Perkasa dalam Kick Off Kolaborasi Percepatan Penurunan Stunting
Gerak cepat TNI dalam membantu mengatasi persoalan stunting itu juga telah diwujudnyatakan oleh Tiga Matra TNI yakni TNI Angkatan Darat (AD), TNI Angkatan Laut (AL), dan TNI Angkatan Udara (AU).
Pada 29 Juni 2022, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurrachman telah dikukuhkan sebagai Duta Bapak Asuh Anak Stunting dalam Peringatan ke-29 Hari Keluarga Nasional (Harganas) di Sleman, Yogyakarta.
TNI juga melibatkan secara aktif organisasi persatuan isteri anggota TNI dalam upaya percepatan penurunan stunting. Di bawah koordinasi Ketua Umum Dharma Pertiwi, Diah Erwiany Trisnamurti Hendrati (Hetty) Andika Perkasa terus melakukan upaya percepatan penurunan stunting di daerah-daerah prioritas.
Dharma Pertiwi TNI bersama BKKBN terus menggelar Roadshow Percepatan Penurunan Stunting di daerah-daerah yang menjadi prioritas.
Penulis:
Editor:
Sumber:
Berita Terkait
- Anugerah Jurnalistik 2024, Angkat Kisah BPKH Tujuh Tahun Menjaga Amanah
- PDIP Sumbar: KPU Wajib Buat Peraturan Merujuk Keputusan Mahkamah Konstitusi
- Ini Rincian Ambang Batas Pendaftaran Paslon sesuai Putusan MK Nomor 60
- Tekan Lawan Politik dengan Hukum, Erry Riyana: Itu Penyalahgunaan Kekuasaan
- PPATK Ungkap Ribuan Anggota Dewan jadi Pemain Judi Online, Ini Kata Komisi III DPR
10 Anak Terlibat Peredaran Narkoba di Padang Selang 3 Bulan Terakhir
News - 18 September 2024
Elqadri jadi Pj Sekda Bukittinggi, Ini Pesan Wali Kota
News - 17 September 2024