RDPU Komisi VI DPR RI: Kurangi Ketergantungan Bahan Baku Impor untuk Tingkatkan Daya Saing
JAKARTA (27/1/2022) - Anggota Komisi VI DPR RI, Hj Nevi Zuarina mengungkapkan, asosiasi industri dalam menyampaikan aspirasinya, mesti bertemu banyak pihak. Hal ini sangat diperlukan, selain berhubungan dengan kebutuhan dukungan kelancaran pada persoalan rantai pasok, beberapa kebijakan setelah pandemi Covid19, banyak pihak yang memiliki kebijakan, perlu diharmonisasi kembali.
"Terkait dengan rantai pasok ketersediaan bahan baku, beberapa industri masih membutuhkan bahan baku yang diimpor. Saya mendorong agar bahan baku yang diimpor, dimasa yang akan datang, mesti dipenuhi di dalam negeri atau bisa diproduksi di dalam negeri," kata Nevi terkait Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VI dengan sejumlah mitra stakeholder.
Hadir dalam RDPU ini, perwakilan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (GPPMI), Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan (HIKMI), Perusahaan Kosmetik (PERKOSMI) dan Perhimpunan Perusahaan Asosiasi Kosmetika Indonesia.
Pada persoalan tata niaga, terangnya, Komisi VI dapat berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan agar ada solusi terkait rantai pasok. "Persoalan pembinaan dan produksinya, dimana biaya produksi dalam negeri sangat mahal dan belum memenuhi standar, mesti Kementerian Perindustrian yang dapat menemukan jawaban persoalan ini," tutur Nevi.
Baca juga: Nevi Zuairina Serahkan TJSL Semen Padang di 5 Titik
Selain pada persoalan pemenuhan bahan baku dari dalam negeri, legislator asal Sumatera Barat II ini meminta pada asosiasi industri Mamin dan obat-obatan, dapat menyesuaikan perilaku konsumen negara yang mayoritas muslim atau sekitar 87% dari sekitar 270 juta penduduk.
"Undang-Undang Jaminan Produk Halal mesti dilaksanakan secara maksimal. Apabila ada kendala dalam pelaksanaannya, dapat menyampaikan di forum seperti RDPU ini, sehingga ada dialog untuk menemukan solusinya," kata Nevi menyarankan.
Saat ini, ungkap dia, dunia usaha terutama di UMKM, memang masih terhambat akibat dampak pandemi Covid19 ini. Pemutusan hubungan kerja, masih kerap terjadi dan peningkatan angka pengangguran semakin tinggi.
"Kegiatan perekonomian di negeri ini, mesti kita dorong. Salah satu yang signifikan adalah pada sektor-sektor industri termasuk makanan, minuman, obat-obatan, kerajinan dan kosmetik," tukas Nevi Zuairina. (vry)
Baca juga: Nevi Zuairina Minta Regulasi Perkoperasian Mampu Mengurai Persoalan
Penulis:
Editor:
Sumber:
Berita Terkait
- Bupati Pelalawan Diusulkan jadi Penerima PJS Award 2024, Ini Kata Mahmud Marhaba
- Menteri PANRB Berlakukan WFH Tanggal 16 dan 17 April 2024, Ini Ketentuannya
- DPP PJS Bahas Pelaksanaan HUT, Tiga Agenda Besar Dimatangkan
- UPN Veteran akan Gelar UKW Gratis di 5 Provinsi, Ini Link Pendaftarannya
- Ini Link dan Cara Memeriksa Hasil Penghitungan Real Count KPU