Tantangan Penyelenggara Pemilu Didaerah Sulit

Daerah sulit disinyalir masih menjadi momok bagi terlaksananya penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang berkualitas dan independen di Kabupaten Solok Selatan. Peluang timbulnya berbagai kecurangan Pemilu terbuka lebar dan diyakini bakal sulit diatasi lantaran minimnya pengawasan meskipun telah ditopang dengan keberadaan tiga petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) di setiap nagari.

Solok Selatan merupakan sebuah Kabupaten yang masih berstatus tertinggal yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Saat ini Pemerintah daerah setempat masih berjuang agar bisa lepas dari kungkungan ketertinggalan tersebut.

Sebagai kabupaten tertinggal, Solok Selatan juga memiliki sejumlah nagari yang masih tergolong terisolir. Seperti tiga kenagarian Lubuk Ulang Aling yang berada di Kecamatan Sangir Batang Hari. Tiga nagari itu berbatasan langsung dengan Kabupaten Dharmasraya, yakni Lubuk Ulang Aling, Lubuk Ulang Aling Tengah dan Lubuk Ulang Selatan.

Kesulitan akses transportasi dengan kondisi daerah keterbatasan komunikasi atau area blank spot menandai status terisolirnya ke tiga nagari tersebut. Dengan kondisi demikian, tak jarang masyarakat setempat menjadi sasaran empuk bagi pihak-pihak yang ingin mendapat keuntungan pribadi.

Untuk mencapai ke lokasi tiga nagari tersebut tidak bisa ditempuh dengan kendaraan roda empat. Untuk akses darat hanya bisa menggunakan kendaraan roda dua, itupun memiliki keterbatasan, hanya 10 persen dari wilayah ditiga nagari itu bisa terakses.

Namun, jika musim hujan melanda daerah itu, satu-satunya akses yang bisa dipergunakan transportasi air dengan menggunakan perahu motor yang biasa warga setempat menyebutnya "Tempek". Ditambah dengan, sulitnya menerima dan memberikan informasi akibat daerah itu tidak memiliki akses jaringan telkomunikasi.

Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sangir Batang Hari, Salnedi mengatakan, yang menjadi kendala terberat saat ini ditiga nagari tersulit itu transportasi dan komunikasi. Satu-satunya cara berkomunikasi untuk tiga daerah itu, mendatangi secara langsung.

"Untuk datang langsung ke daerah itu, memiliki kendala lain. Kendala yang kita alami yakni, tingginya biaya untuk menyambangi daerah itu secara langsung. Untuk sekali datang kedaerah itu, kita wajib mengeluarkan biaya sebesar Rp3,5 juta untuk satu hari juga berlaku sebaliknya bagi penyelenggara yang ada di daerah itu," katanya.

Menurutnya, untuk sekali berkomunikasi harus mengeluarkan biaya yang sangat besar dan ini tidak bisa dilakukan sesering mungkin. Karena, PPK juga memiliki keterbatasan dana.

"Kondisi seperti ini lah menjadi peluang bagi pihak-pihak yang ingin melakukan kecurangan Pemilu. Dan ini sulit, untuk kita ketahui dengan cepat dengan segala keterbatasan," katanya.

Dia berharap, hal seperti ini harus menjadi perhatian khusus oleh semua stekholdel pada pelaksanaan Pemilu. Terutama bagi penyelenggara Pemilu di Solok Selatan.

*Jurnalis