Pers Sedang Dikebiri

*Wina Armada Sukardi

Sabtu, 29 Juli 2023 | Opini
Pers Sedang Dikebiri
Wina Armada Sukardi

KENDATI masih banyak mengandung kontroversial, nampaknya Peraturan Presiden (Perpres) ‚Äútentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas‚ÄĚ terus saja disorong buat segera disahkan jadi Perpers agar dapat secepatnya berlaku.

Beberapa alasan dikemukakan pihak yang menyokong Rancangan Perpres ini. Dengan adanya Perpers ini kelak, mereka berharap, ada kepastian karya pers yang didistribusikan melalui algoritma benar-benar  karya pers yang berkualitas. Bukan kaleng-kaleng. Bukan abal-abal. Apalagi hoax.

Lantas diharapkan, dengan adanya Perpres ini mampu memberikan pendapatan yang adil bagi media atas platform digital. Dengan begitu, ada pendapatan yang lebih distributif dan adil.

Lewat Perpers ini pula digadang-gadang  hanya pers yang berkualitas saja yang bakal disebarluaskan oleh Perusahaan platform digital. Dalam alur pikir para pendukung Perpres ini, sebagai konsekuensinya perusahaan-perusahaan pers yang dinilai ‚Äútidak berkualitas‚ÄĚ distribusinya menjadi terbatas dan bakal menghadapi banyak kendala.

Hal ini lantaran jika Perpers soal ini disahkan, platform digital seperti mesin pencari google berpotensi tidak dapat langsung mencantumkan berita dari perusahaan pers semacam itu.

Kenapa? Perusahaan platform nantinya wajib menjalin kerja sama dengan perusahaan pers ‚Äúpemilik‚ÄĚ berita, sebelum menyiarkan karya pers. Itulah yang disebut publishers rights. Perusahaan pers punya hak untuk dibayar terhadap produk-produk yang dihasilkannya.

Maka, perusahaan penyebar informasi atau platform digital wajib membayar kepada perusahaan pers setiap menyiarkan berita dari perusahaan pers.

Kabarnya, dalam proses pengodokan Perpers ini, semua pihak yang terkait sudah dilibatkan. Sudah didengarkan. Dari situ pula terkuak, sejatinya, masih banyak perbedaan prinsipil dari para pihak.

Masih ada keraguan dari beberapa pihak, Rancangan Perpers ini bakal benar-benar mampu menghasilkan eko sistem pers yang kondusif menjaga kemerdekaan pers.

Google, misalnya, menilai rancangan yang diajukan justeru  masih akan berdampak negatif pada ekosistem berita digital yang lebih luas.

Terakhir, dua hari silam, beberapa organisasi wartawan pun, seperti AJI, AMSI dan lainnya, membuat petisi menolak kelas draf Perpers ini.

Halaman:

*Pakar Hukum dan Etika Pers

Bagikan:
Anike Putri.

Bullying Itu Pembunuhan Karakter

Opini - 26 November 2023

Oleh: Anike Putri

Putri Sahari Ramadhani

Politik Dinasti Menuju Indonesia Kekeluargaan

Opini - 26 November 2023

Oleh: Putri Sahari Ramadhani

Deni Novia STP MP

Pentingnya Konsumsi Telur

Opini - 12 November 2023

Oleh: Deni Novia STP MP

Mochamad Nasrudin Malin.

Dukung Palestina seperti Semangat Berpuasa saat Haji

Opini - 06 November 2023

Oleh: Mochamad Nasrudin Malin

Dr. Fatah Nasikh A., M.Pd.

Menggagas Kemaslahatan Peserta Didik: Jam Belajar di...

Opini - 31 Oktober 2023

Oleh: Dr. Fatah Nasikh A., M.Pd.