Evaluasi 1 Tahun Kepala Daerah Padang Pariaman: Suhatri Bur-Rahmang Gagal Rumuskan Visi Misi jadi Program Unggulan

*DR H Aznil Mardin SKom MPdT

Kamis, 17 Maret 2022 | Opini
Evaluasi 1 Tahun Kepala Daerah Padang Pariaman: Suhatri Bur-Rahmang Gagal Rumuskan Visi...

Satu tahun kepemimpinan Suhatribur-Rahmang menjadi bupati dan wakil bupati Padang Pariaman Menjadi topik yang begitu hangat beberapa pekan terakhir. Berawal dari silaturahmi yang diinisiasi Pemda bersama berbagai media dan pers tanggal 2 Maret 2022 lalu, tapi sangat disayangkan komunikasi publik hanya sebatas mendiskusikan dan mengklaim Suhatri Bur-Rahmang menjadi pasangan paling harmonis dibandingkan kepala daerah lain, tanpa menjelaskan di depan awak media dan pers program aksi apa yang telah di susun dalam bentuk kegiatan di OPD yang ada.

Dilain sisi, cerita bupati dan wakil bupati Padang Pariaman pada satu tahun terakhir hanya sebatas seremonial saja atau sibuk Pergi Pesta, Maulid Nabi, Pelepasan, Pelantikan, Peletakan, dan jenis-jenis seremonial lainya begitu intens dilakukan dalam berbagai panel diskusi lapau maupun forum-forum serta komunitas yang ada.

Salah satunya acara evaluasi yang diadakan LIMAPIA (Lingkaran Mahasiswa Piaman Raya) bersama civil society yang ada di Padang Pariaman serta didukung media partner seperti valoranews dan Revolt Institut pada 12 Maret 2022.

Dalam dialog tersebut, mengungkapkan sebetulnya Padang Pariaman saat ini memiliki krisis kepemimpinan dan krisis keuangan yang sangat tajam dalam menjalankan semua sistem pemerintahan saat ini.

Dalam setahun terakhir komunikasi publik yang dibangun oleh Bupati dan Wakil Bupati boleh diasumsikan gagal sebagai seorang yang diamanahkan dalam mengelola keuangan daerah yang bersumber dari masyarakat.

Dalam berbagai kegiatan dan aktivitas yang dilakukan bupati dan wakil bupati Padang Pariaman hari ini terkesan hanya sebatas cari momentum ditengah masyarakat tanpa membawa harapan dan isi kemana dan dimana Padang Padang Pariaman hari ini.

Padahal uang rakyat yang mereka pergunakan itu ada hak publik mengetahuinya untuk apa diperuntukan nya, bukan hanya sekadar mengejar realisasi anggaran semata namun yang terpenting adalah efektivitas anggaran agar memberikan efek peositif dalam mensejahterakan masyarakat kedepan baik dari sisi pendidikan, kesehatan, dan aspek ekonomi masyarakat.

Hal ini pun berimbas kepada pola komunikasi kepala OPD yang ada di pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman, bahkan yang tidak masuk akal sekelas kepala dinas yang bukan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) memposting dimedia sosial dan berbicara dengan masyarakat sebatas jembatan dan pengaspalan hotmix dan itu di-posting diakun media sosial pribadinya.

Dalam sistem demokrasi yang dipengaruhi secara bersamaan dengan perkembangan teknologi dan informasi saat ini. Pola kepemimpinan direpublik ini mengalami perubahan yang sangat pesat, dimana pemimpin tidak lagi dibatasi ruang-ruangnya publik bersama masyarakat dan saat ini ada juga ruang digital via online dan lain sebagainya, agar masyarakat bisa melihat arah kebijakan dan gaya kepemimpinan Bupati dan wakil bupatinya saat ini.

Dalam tantangan dan era society 5.0 saat ini, masyarakat kedepan membutuhkan orang yang memiliki ambisi dan strategi besar untuk membangun peradaban kedepan. Oleh sebab itu, pemimpin haruslah memiliki pemikiran dan konsep yang besar, dalam menjalankan fungsi dan tujuanya, karena pemimpin bukan hanya bicara masalah dan solusinya saja namun juga peluang serta prediksi masa depan yang sangat dinamis.

Ditambah lagi, dari tahun ke tahun kondisi keuangan daerah terus mengalami defisit, IPM (indek pembangunan sumber daya manusia) 70,61%, masih dibawah rata-rata provinsi Sumbar, lama sekolah yang masih di bawah rata-rata, masalah kesehatan gizi buruk yang tinggi, dan masih banyak persoalan pemerintah Padang Pariaman yang mestinya mampu terjawab dengan rumusan program kerja yang dituangkan didalam dinas-dinas terkait.

Halaman:

*Direktur SKT Institut, Gerakan Komunitas dan Pemuda Wirausaha

Bagikan:
Muhammad Fadli.
Ketua Pusat Studi Humaniora Universitas Andalas

Fenomena Politik Keluarga dan Tantangan Demokrasi Kita

Opini - 08 Maret 2024

Oleh: Dr Hary Efendi Iskandar

Dr. Hary Efendi Iskandar

Benarkah Gerakan Kampus Partisan

Opini - 27 Februari 2024

Oleh: Dr. Hary Efendi Iskandar

Nadia Maharani.

Kejahatan Berbahasa di Dirty Vote

Opini - 13 Februari 2024

Oleh: Nadia Maharani

Zulfadhli Muchtar

Adaptasi Strategi Komunikasi Pemasaran Terpadu Bagi UMKM

Opini - 31 Januari 2024

Oleh: Zulfadhli Muchtar