Perda Perhutanan Sosial jadi Solusi Peningkatan Kesejateraan Masyarakat

Joni Putra menambahkan, dengan jumlah nagari di Sumbar sebanyak 1.159, 950 nagari yang berada di dalam atau sekitar kawasan hutan.

"Dengan kondisi dan keadaan tersebut, data BPS tahun 2020 ada 365 Nagari berada di dalam atau sekitar hutan Konservatif, 305 nagari berada di dalam atau sekitar Hutan Lindung dan 280 Nagari berada di dalam arau sekitar hutan produksi," tutur Joni.

Joni juga mengatakan dengan kondisi Sumbar yang memiliki permasalahan terhadap masyarakat di didalam dan sekitar kawasan hutan tentu pengelolaan Perhutanan Sosial merupakan salah satu solusi terhadap kondisi keadaan saat ini.

Baca juga: Sosialisikan Perda PLP2B di Rao, Ali Muda: Ali Fungsi Lahan harus Diawasi

Joni juga katakan dalam perencanaan strategis Dinas Kehutanan Sumatera Barat 2022 hingga 2026 target yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk perhutanan sosial yang dikelola oleh masyarakat seluas 50.000 Hektare setiap tahunnya.

"Dengan target tersebut, tentu jadi tantangan bagi pemerintah provinsi Sumbar melalui Dinas Kehutanan bagaimana bisa perhutanan sosial menjadi salah satu solusi serta dapat meningkatan pendapatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan," terangnya.

Pada kegiatan tersebut, hadir juga walinagari Manggopoh, walinagari Salareh Aia Barat, walinagari Kampong Tangah serta Ketua LKAAM Kecamatan Lubuk Basung, Ninik Mamak, Alim Ulama, dan undangan lainnya. (*)

Penulis: Al Imran
Editor: Mangindo Kayo
Sumber: