Sekda Riau dan TPID Ikuti Rakor Virtual dengan Mendagri, Ini yang Dibahas

"Perlu waspada terhadap kenaikan harga komoditas bergejolak, komoditas yang diatur oleh pemerintah serta komoditas energi dan pangan yang diimpor," terangnya.

Dia berharap, supaya hal ini dapat jadi catatan penting untuk pemerintah serta segala pihak terkait agar terus berupaya bersama-sama menjaga inflasi.

Sementara, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto mengimbau setiap kepala organisasi perangkat daerah (OPD) supaya cepat merealisasikan anggaran bantuan kepada masyarakat Riau yang terdampak inflasi.

Baca juga: Mendagri Nobatkan Gubernur Sumbar Peraih Upakarya Wanua Nugraha Tahun 2024

"Oleh karena itulah, untuk membantu masyarakat sesuai arahan dari Bapak Gubernur Riau, tadi saya sudah mengingatkan kembali kepada seluruh Kepala OPD terkait, agar dapat bergerak bersama dalam kendalikan inflasi."

"Untuk anggaran ini kita siapkan Rp15 Miliar lebih, dan dana BTT juga kita siapkan untuk menambahnya, berapa perlunya, ini kepedulian kita," imbaunya.

Dia menegaskan, dana Belanja Tidak Terduga itu disalurkan sebagai bentuk dukungan pengendalian inflasi. Nantinya, berguna agar daya beli masyarakat diharapkan bisa meningkat dan sekaligus bisa mengurangi beban masyarakat.

"Tidak ada alasan lagi, pihak Kejaksaan sudah melakukan pendampingan (terhadap program yang sudah dianggarkan) oleh Asdatun Kejati, jadi tak perlu dikhawatirkan, segera disalurkan," tegasnya.

Selain itu, SF Hariyanto jelaskan ada juga program padat karya melalui Dinas PUPR Riau, tentunya itu dapat membantu untuk masyarakat yang terkena dampak PHK.

"Yang mengikuti padat karya itu nantinya kami langsung bayar cash. Anggaran kita cukup untuk itu. Kita siap untuk anggaran itu, cuma saat ini sedang memverifikasi data-data mana orang yang tepat atau tidaknya. Karena kami tidak mau salah memberi ke orang yang tidak tepat sasaran," pungkasnya. (adv)

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: