Fenomena Politik Keluarga dan Tantangan Demokrasi Kita

Dalam konteks yang lebih spesifik, bila dikaitkan dengan budaya lokal, kepemimpinan masyarakat Sumatera Barat yang berbasis pada budaya dan adat Minangkabau, dimana “kemenakan” (keponakan) sebagai pewaris kepemimpinan seorang “mamak” (paman) dalam sebuah kaum akan semakin cepat tercerabut dari akarnya.

Karena, praktik politik keluarga cenderung berpihak pada garis keturunan dari ayah ke anak (patriarchate).

Atas hal itu, maka perubahan terhadap beberapa regulasi di antaranya; pembatasan terhadap dana kampanye; pembiyaan politik oleh negara, dan larangan terhadap anggota keluarga untuk berkontestasi dalam pemilu legislatif maupun eksekutif (pilpres dan pilkada) pada saat seorang anggota keluarga sedang berkuasa (petahana) mendesak untuk dibuat.

Bila ini tidak segera dilakukan, dapat dipastikan perlahan demokrasi tidak hanya menghadapi tantangan yang serius, maka perlahan namun pasti demokrasi yang sedang diperjuangkan akan “sekarat” pada waktunya. (*)

*Ketua Pusat Studi Humaniora Universitas Andalas