Mengelola Harapan melalui Debat Publik Pilkada

Debat publik dalam rangka Pilkada Prov Sumbar di masa pandemi covid-19 ini menjadi krusial baik bagi paslon maupun bagi pemilih. Kampanye yang telah dilaksanakan oleh para paslon sejak 26 September lalu, ternyata belum mampu membentuk atmosfir positif kampanye pilkada yang bernuansa programatik.

Masyarakat yang terpapar visi, misi, dan program kerja kandidat masih terlalu minim. Harapan masyarakat sangat tinggi pada debat calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar yang akan digelar pertama kali tanggal 23 November ini.

Ada beberapa catatan Polokda Unand untuk pradebat ini: Pertama, sikap dan posisi KPU Provinsi, moderator, tim penyusun materi debat dan EO yang terlibat harus benar-benar netral. Kedua, Debat sesungguhnya adalah dialektika, biarkan menjadi uji publik bagi para pasangan calon.

Yang penting KPU menetapkan aturan main yang dapat menjadi rambu-rambu. Seperti tema, posisi moderator dan tim penyusun materi debat, alur setiap segmen.

Perlu juga disepakati, larangan agar pertanyaan tidak naif dan sangat teknis. Misalnya menggunakan singkatan dan juga pertanyaan teknis yang sangat spesifik di bidang tertentu sekadar untuk mempermalukan lawan.

Pertanyaan dan jawaban harus menggambarkan debat Gubernur dan Wakil Gubernur yang mendeskripsikan dan memperdalam isu-isu publik di Sumatera Barat saat ini dengan berbasis data dan argumentasi.

Harapan kami, sejatinya, ada hak dan kebutuhan publik yang harus dipenuhi dari debat yang akan diselenggarakan ini.

Secara prinsip, kami berharap debat Publik ini bukan menjadi panggung seremonial sandiwara.

Debat Publik ini mestinya menjadi wadah uji publik untuk meyakinkan hati dan menguatkan nalar dari para pemilih Sumatera Barat. Tak cukup hanya orkestra kata-kata atau citra fatamorgana.

Debat membutuhkan padunya argumentasi berbasis data dan jelasnya orientasi penyelesaian masalah dan strategi memajukan Sumatera Barat.

Semoga semua Paslon betul-betul mempersiapkan ide, gagasan, terobosan kebijakan, program konkrit untuk diadu didepan publik pemilih Sumbar. (*)

*Ketua Pusat Studi Politik Lokal dan Otonomi Daerah