KSP Mendengar di Padang, Labeling, SKB 3 Mentri, Dugaan Korupsi, Daerah 3T dan Lainnya Disampaikan
"Minimnya layanan internet di Mentawai, jadi kendala utama pembelajaran daring di masa Covid19 ini. Akses jalan yang masih tanah dan persoalan lainnya, terus menghantui keberlanjutan pembangunan di daerah ini," ungkap Agustin sembari berharap KSP menindaklanjuti masalah ini secara cepat.
Dalam forum ini, berbagai persoalan disampaikan. Seperti, konflik agraria yang terjadi di masyarakat, kesejahteraan petani, guru dan buruh, pembangunan infrastruktu dan jalan tol, potensi radikalisme, pariwisata serta aneka persoalan lainnya.
Tak Sekadar Mendengar
Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM, Rumadi Ahmad yang memimpin dialog ini memastikan, kegiatan KSP Mendengar ini bukan sekadar ritual. Tapi, sesuatu yang dikerjakan secara serius untuk melakukan perbaikan di berbagai bidang pemerintahan.
"KSP Mendengar adalah pintu terakhir berbagai keluhan masyarakat yang tak terselesaikan. Jika tak ada respon di kepala daerah, DPRD bahkan jajaran pemerintah pusat, KSP adalah saluran terakhirnya untuk kemudian disampaikan ke presiden dalam kesempatan pertama," ungkap Rumadi dalam pengantarnya.
Rumadi memastikan, KSP Mendengar ini tak sekadar menerima masukan dan aspirasi, tetapi juga kritik pada pemerintah termasuk berbagai bentuk kejanggalan pada proyek strategis nasional.
"Tak perlu sungkan menyampaikan kritik ataupun masukan termasuk berbagai proyek strategis pemerintah di daerah. (kyo)
Penulis:
Editor:
Sumber:
Berita Terkait
- KPU Sumbar Gelar Debat Publik Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Putaran I, Ajang Menjatuhkan Pilihan secara Cerdas
- Ribuan Pemilih pada 22 TPS Berada di Zona Rawan Erupsi Gunung Marapi, Ini Rencana Mitigasi KPU Sumbar
- Sumbar Baru Punya Delapan Ortodontis, Plt Gubernur Audy Berharap FKG Unand Segerakan Prodi Spesialis Ortodonti
- Kemenag Luncurkan BPKH Apps, Wamenag: Untuk Tingkatkan Kualitas Layanan Haji
- Tol Padang-Sicincin Diresmikan 15 Desember, Evi Yandri: Sumbar Sangat Butuh Anggaran Pusat untuk Pembangunan