Keterwakilan Perempuan di Jabatan Politik Minim

Selain itu, menurutnya kader-kader lokal yang sudah memiliki perspektif gender harus mampu mempengaruhi pemegang kebijakan untuk memperhatikan kebutuhan perempuan. Dan, saat momen pemilu perempuan jangan mau memberikan suara hanya untuk kepentingan sesaat.

Kritikan minimnya kepemimpinan perempuan terutama dalam jabatan-jabatan politik, mengemuka dalam diskusi ini. Kondisi ini berpengaruh terhadap rendahnya perlindungan, pemenuhan hak dan penghormatan terhadap perempuan.

"Hal ini dapat dilihat pada kebijakan yang masih belum memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan perempuan, katakanlah soal jaminan sosial dan jaminan kesehatan perempuan," terang Tanty.

Baca juga: Puluhan Sepeda Motor Pembalap Liar Diamankan

Sementara, Sri Zul Chairiyah melihat kualitas parlemen yang semakin menurun. "Seharusnya parlemen semakin lama semakin meningkat, namun terlihat kualitasnya semakin menurun. Ini tidak menguntungkan terhadap kebutuhan dan kepentingan perempuan," jelasnya.

Ia menekankan, perempuan harus tahu dengan pilihannya sendiri. Perempuan harus gigih mencari informasi sehingga meningkat kapasitasnya.

Sri Nur Chairiyah juga mengkritisi partai politik yang tidak memiliki kebijakan terhadap afirmative action. Keterwakilan 30 persen perempuan bukanlah perempuan yang dididik dan dibina, melainkan hanya pemenuhan 30 persen keterwakilan calon perempuan.

Selain itu, ia juga prihatin kepemimpinan hari ini lebih banyak yang bersifat transaksional dimana kepemimpinan diraih dengan proses transaksi. Kondisi ini memicu semakin berkembangnya perilaku korup. Saat korupsi meningkat maka perempuan adalah orang yang paling menderita.

"Kepemimpinan hari ini lebih banyak diraih dengan transaksional yang memicu korup," pungkasnya. (vry)

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: