Keterwakilan Perempuan di Jabatan Politik Minim

VALORAnews - Diskriminasi terhadap perempuan di ranah politik, masih terus terjadi. Misalnya, orang menuntut perempuan yang jadi calon anggota legislatif (caleg) harus pintar. Sementara, laki-laki yang memiliki kapasitas rendah, tidak jadi sorotan.

Demikian dikatakan Sekwil Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Sumbar, Tanty Herida pada diskusi tentang Kepemimpinan Perempuan dan Pilkada, di kantor LP2M, Kamis (8/3/2018). Dalam diskusi ini, juga tampai sebagai pembicara guru besar Ilmu Politik Unand, Sri Zul Chairiyah.

"Hambatan perempuan dalam ranah politik adalah hambatan melalui kebijakan dan kelembagaan yang diskriminatif, adanya kesenjangan kapasitas dan hambatan sosial budaya," nilai Tanty dalam diskusi yang digelar dalam rangka memperingati Hari Perempuan International atau International Women Day.

Peringati hari perempuan itu, LP2M bersama kader lokalnya menggelar seminar, setiap 8 Maret. Peringatan hari perempuan ini, berlatarbelakang gerakan perempuan yang menyuarakan masalah sosial, ekonomi, dan politik yang tidak adil terhadap kaum perempuan.

Baca juga: Ketua DPRD Bawa Kadisdik Tinjau Kampus SMAN 2 Sumatera Barat

Penetapan ini melalui proses panjang sejak lebih dari 100 tahun lalu, hingga akhirnya pada 1975, untuk pertama kalinya PBB memperingati Hari Perempuan International yang jatuh setiap 8 Maret.

Walaupun affirmative action atau tindakan afirmatif dengan diberlakukannya peraturan mengenai kuota 30 perempuan perempuan dalam Pemilu Legislatif seperti yang tertuang dalam Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, terang dia, kondisi ini belum memberikan hasil yang representatif.

Datanya, perempuan yang menjadi Anggota DPR RI 2014 hanya berjumlah 97 orang dari 560 Anggota DPR atau 17,3%. Di DPRD Provinsi hanya ada 1 Provinsi yang anggota DPRD yang mencapai 30 persen keterwakilan perempuan.

Tidak hanya itu, menurut Tanty, tantangan terbesar juga terjadi pada kepemimpinan perempuan di level terbawah di mana kepemimpinan perempuan lokal dianggap sejumlah masyrakat hal yang tabu.

Baca juga: Siswi SMAN 2 Bukittinggi Wakili Sumbar di Ajang Jambore Kreativitas Genre Tingkat Nasional

Menurutnya, untuk meningkatkan keberpihakan terhadap suara perempuan maka perempuan harus mampu hadir di ruang kepemimpinan publik.

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: