Nasrul Abit Ikuti Rakor Persiapan Pemilihtan Serentak 2018

Kamis, 22 Februari 2018, 19:47 WIB | Wisata | Provinsi Sumatera Barat

VALORAnews - Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit menilai, suksesnya pemilihan kepala daerah ditentukan oleh tingkat partisipasi pemilih, tidak ada politik uang dan kampanye hitam.

Hal ini disampaikan Nasrul Abit usai mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Pemilihan Serentak 2018, di Jakarta, Selasa lalu. Pernyataan serupa, terang dia, juga disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dalam Rakernas Pilkada 2018.

"Begitu banyak saat ini tantangan global yang dihadapi bangsa saat ini. Menjaga persatuan dan keutuhan NKRI, jadi bagian pula dalam menyuksekan pemilihan serentak 2018 ini," terang Nasrul Abit mengutip Mendagri.

Dikatakan, menurunnya partisipasi pemilih dari beberapa penyelenggaraan pemilihan sebelumnya, jadi catatan Mendagri bagaimana penyelenggaraan pemilihan serentak 2018, meningkat tentu ini menjadi peran KPU dan Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu).

"Meningkatkan partisipasi pemilih juga berkaitan dengan jualan kontestan pilkada dalam kelihaiannya menawarkan program kerjanya serta semangat membangun daerah," terang Nasrul Abit.

Kemudian, pasangan calon (paslon) mesti menjauhkan diri dari kegiatan politik uang dan kampanye hitam serta pemberitaan bohong (hoax) yang menjadikan penyelenggaraan pemilihan ajang promosi yang tidak sehat. Akhirnya, membuka ruang konflik yang tidak perlu.

"Penyelenggaraan pemilihan bertujuan melaksanakan sistem demokrasi dalam pemerintahan, guna mencari kepala daerah pilihan rakyat yang nanti pada saat mereka bekerja untuk kesejahteraan rakyat," terang Nasrul Abit.

Tahun 2018 ini, bangsa Indonesia tengah memasuki tahun politik. Terdapat 171 daerah yang menyelenggarakan pemilihan serentak. Terdiri dari 17 pemilihan gubernur, 155 bupati, 39 walikota dengan anggaran penyelenggaran mencapai lebih kurang Rp11 Triliun.

Sementara, Ketua KPU RI, Arief Budiman menyampaikan sejumlah kendala di lapangan. Seperti, kekurangan personil dan pegawai (SDM) serta dukungan pembiayaan yang belum optimal.

Halaman:

1 2 Selanjutnya