KPU Padang Bimtek PPK dan Sekretariat, Sawati: Kelola Dana Hibah Ini Sesuai Prosedur

VALORAnews - KPU Padang melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) bagi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) beserta sekretariat, Selasa (12/12/2017). Materi Bimtek tentang pengelolaan alokasi dana untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang 2018.

"Bimtek ini bertujuan agar anggota PPK, PPS dan sekretariat bisa mengelola dana hibah dalam rangka pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang 2018 secara akuntabel dan transparan serta tertib administrasi sehingga mudah dipertanggungjawabkan," tegas Sekretaris KPU Padang, Lucky Dharma Yuli Putra, di salah satu hotel di Kota Padang.

Sementara, Ketua KPU Padang, Muhammad Sawati menyampaikan pada peserta bimtek, agar panitia adhoc dan sekretariat, membaca dan menguasai aturan yang terdapat dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan. Sehinga, semuanya siap melaksanakan tahapan sesuai dengan aturan dan tepat waktu.

"Tahapan penyelenggaraan pemilihan ini, tidak boleh lewat jadwal. Kalau tidak selesai dikerjakan pada siang hari, maka harus dilanjutkan pada malamnya. Jika pekerjaanya lewat dari waktu yang telah ditetapkan, maka kita dianggap melanggar etik," terang Sawati didampingi Mahyudin (Ketua Divisi Keuangan dan Logistik)

Baca juga: Forum Honorer Kategori 2 Minta DPRD Sumbar Perjuangkan Kepastian masih Bisa Bekerja di Tahun 2025

Sawati meminta kepada jajaran sekretariat, untuk membantu PPK dan KPU dalam menyukseskan pilwako Padang.

"Kerjasama antara Sekretariat dan PPK penting sekali, bagai sisi mata uang. PPK tidak akan ada kalau Sekretariat juga tidak ada, dan begitu pula sebaliknya, Sekretariat tidak akan ada jika PPK juga tidak ada," terangnya.

"Pandai membagi waktu dan jangan ada yang dianak-tirikan. Jika Pilwako ini gagal, itu merupakan kegagalan dan tanggung jawab kita bersama," seru Sawati.

"Sekretariat sangat menguasai bagian administrasi, jangan lupa selalu buat laporan kegiatan, arsip-arsip laporan kegiatan jangan sampai hilang (untuk jaga-jaga nanti jika ada gugatan ke MK)," tegas Sawati.

Baca juga: Asosiasi Tenaga Kependidikan Minta DPRD Sumbar Perjuangkan Kenaikan Gaji dan Status PPPK

Sementara, Kabid Perbendaharaan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang, Kennedi mengatakan, uang yang digunakan KPU Padang ini adalah hibah dari Pemko Padang yang berasal dari uang masyarakat. "Oleh karena itu, marilah kita sukseskan 'alek' atau pesta ini," ajaknya.

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: