Asuransi Bagi Masyarakat Beresiko Bencana Diperlukan

Selasa, 05 Desember 2017, 18:52 WIB | Wisata | Provinsi Sumatera Barat

VALORAnews - Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit berharap, Menteri Keuangan mengadakan asuransi bagi masyarakat yang terkena dampak bencana khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Hal ini disampaikan Nasrul Abit saat membuka acara Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Seminar on Disaster Risk Financing in The Asia Pasific Region di Kota Padang, Selasa (5/12/2017).

Sumatera Barat terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota. Dari 19 daerah tersebut, ada tiga di antaranya memiliki indeks resiko bencana tinggi, di antaranya Padang, Padangpariaman dan Kepulauan Mentawai.

"Menyikapi ini perlu ada upaya pemerintah mengurangi resiko bencana yang terjadi di masyarakat, diperlukan peningkatkan kapasitas dan kerangka kebijakan domestik, untuk memperkuat ketahanan fisikal dalam mengatasi resiko finnasial yang diakibatkan bencana yang terjadi," harap Nasrul Abit.

Dikatakan Nasrul Abit, kondisi Sumatera Barat yang rawan bencana seperti kebakaran yang terjadi di Bukittinggi, sudah 2 kali masyarakat demo, namun pemerintah belum bisa apa-apa. Karena, tidak ada dana yang bisa diberikan.

"Anggaran dana untuk tanggap darurat dari Badan Penangulangan Badan Daerah (BPBD) dinilai sangat bagus dan respon cepat, namun saat pascabencana tidak ada yang bisa bergerak untuk mendanakan. Hal ini sudah saya usulkan juga ke Kemendagri dan belum ada tanggapan," terangnya.

"Kita juga meminta agar seluruh kabupaten/kota, mempersipakan resiko bencana dengan cara menyiapakan shelter-shelter, tempat pengungsian, pemuda siaga bencana, masyarakat siaga bencana dan dari segi kewaspadaan harus ditingkatkan," tambah dia.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, terang Nasrul Abit, mendukung adanya kegiatan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Seminar on Disaster Risk Financing in The Asia Pasific Region, sehingga bisa berdiskusi tentang perkembangan terkini atas kebijakan pembiayaan resiko dan ansuransi bencana di dalam negeri, untuk melihat berbagai kebijakan dan peraturan-peraturan yang ada saat ini dalam rangka pengurangan resiko bencana.

Dalam seminar itu, juga diikuti Prof. Suahasil Nazara, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementrian Keuangan, Kepala Kanwil Pembendaharaan Sumbar Ade Rohmat, undangan dari Ekonomi APEC dan Negara-Negara Anggota ASEAN, Perwakilan Mitra Multilateral (Worl Bank, ADB, dan OECD), Perwakilan dari Kementrian/Lembaga Indonesia, Perwakilan Instansi Pemerintahan di Indonesia. (rls/kyo)