Kemiskinan Kota Padang 4,69 Persen, Emzalmi: Ditargetkan Berkurang 0,04 Persen di 2018

VALORAnews - Wakil Walikota Padang, Emzalmi mengungkapkan, angka kemiskinan di ibu kota provinsi Sumbar ini diperkirakan pada angka 4,69 persen. Untuk tahun anggaran 2018, angka kemiskinan ini berkurang sekitar 0,04 persen.

"Dalam mengurangi angka kemiskinan ini, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Padang sebaiknya bekerja dengan memedomani Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM), dengan rancangan program lima tahun," sebut Emzalmi yang juga ketua TKPKD Kota Padang, Kamis (30/11/2017).

Dengan adanya RPIJM ini, terang Emzalmi, kemiskinan dapat dibagi jadi tiga cluster, seperti kemiskinan daerah pantai, perkotaan dan pinggiran/pertanian. "Pembagian ini akan memudahkan kita untuk mengatasinya, sebab kriteria mereka sudah diketahui. Sehingga, program-program yang dijalankan bisa tepat sasaran," terang Emzalmi dalam rapat yang digelar Bappeda Padang dalam rangka mengevaluasi kinerja satu tahun belakang dan menganalisis serta menyiapkan program kerja lima tahun mendatang.

Dikatakan Emzalmi, RPIJM ini sebaiknya dibuatkan payung hukum, sehingga ada pedoman dalam pelaksanaan kegiatan ini. "Dengan Adanya RPIJM ini maka kegiatan-kegiatan sudah tersusun di dalamnya. Begitu pun anggaran, sehingga bisa dilaksana dengan baik, sesuai dengan yang telah disusun itu," tegas Emzalmi.

Baca juga: Majelis BPSK Padang Temui Wakil Ketua DPRD Sumbar, Ini yang Dibicarakan

Sementara, Kepala Bappeda Padang, Hervan Bahar mengaku, masih sulit mengatasi kemiskinan di Kota Padang. Hal ini diakibatkan 13 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Padang, masih belum bersinergi.

"Hal ini akibat kurang terintegrasinya diantara SKPD terkait, sehingga kemiskinan tidak dapat tertanggulangi dengan baik," terang Hervan.

"Kedepannya, kepada SKPD terkait diharapkan dapat menfokuskan kepada satu titik kemiskinan dalam bekerja, sehingga kemiskinan dapat diatasi. Semua SKPD mengeroyok untuk mengentaskan kemiskinan, sehingga cepat teratasi," tambah Hervan.

Setiap SKPD, diharapkan Hervan, dapat melihat potensi masyarakat. Jangan sampai memberikan yang tak sesuai dengan keahliannnya. Contohnya, ia hobi berdagang, lalu diberikan pelatihan perbengkelan, hal ini tidak menemui titik sasarannya.

Baca juga: Ketua DPRD Sumbar Ingatkan Siswa SMAN 16 Padang Jauhi Tawuran, Narkoba dan Pergaulan Bebas

"Berikan pelatihan yang sesuai dengan profesinya, maka usaha yang dilakukan bisa berkembang dan mereka bisa keluar dari himpitan kemiskinan," tutupnya. (rls/vri)

Penulis:
Editor:
Sumber: