Ketika Mahyeldi Berbisik dengan Pasha Ungu

Meski berbagai dukungan kebijakan dan insentif dikeluarkan pemerintah, namun Airin melihat implementasinya di lapangan belum dapat membuat pemerintah daerah maupun sektor swasta 'melirik' skema KPBU.

"Kegiatan ini digelar atas dasar untuk membangun dialog antara pemerintah daerah dan swasta, serta menumbuhkembangkan keyakinan /inovasi pemerintah daerah dalam menginisiasi prakarsa badan usaha dan memperoleh jaminan kepastian hukum, serta sebagai tindalanjut salah satu rekomendasi APEKSI 2017 di Kota Malang beberapa waktu lalu," papar Airin.

Rakernis ini selanjutnya diisi dengan panel diskusi yang menghadirkan sejumlah nara sumber dari PT Penjamin Infrastruktur Indonesia, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, Direktur Pendapatan Daerah Kementrian Dalam Negeri serta Ahli Hukum Kontrak dan Saksi Ahli Hukum Bidang Kontrak Pengadaan. (rls/vri)

Baca juga: Mahyeldi dan Audy Salurkan Hak Pilih pada Pilkada 2024, Ini Pesan Keduanya

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: