DPRD Yakinkan Gubernur, Ranperda Perhutanan Sosial Sudah Sesuai RPJMD Sumbar 2016-2021

Jumat, 26 Mei 2023, 20:30 WIB | 262 klik | Kabar Daerah | Provinsi Sumatera Barat
DPRD Yakinkan Gubernur, Ranperda Perhutanan Sosial Sudah Sesuai RPJMD Sumbar 2016-2021
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Syafar didampingi Mahyeldi (gubernur) dalam rapat paripurna dengan agenda jawaban DPRD terkait tanggapan gubernur tentang Ranperda Prakarsa DPRD tentang Perhutanan Sosial, Jumat. (humas)

PADANG (26/5/2023) - Juru bicara Komisi II DPRD Sumbar, Arkadius Intan Bano menegaskan, landasan hukum salah satu Ranperda usul Prakarsa DPRD Sumbar di tahun 2023 ini yakni Ranperda tentang Perhutanan Sosial, sudah sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

"Dengan adanya perda yang mengatur tentang perhutanan sosial, maka akan ada regulasi yang mengarahkan pada pelestarian hutan dan pemanfaatan hutan untuk kesejahteraan masyarakat," terang Arkadius dalam rapat paripurna dengan agenda jawaban DPRD terkait tanggapan gubernur tentang Ranperda Prakarsa DPRD tentang Perhutanan Sosial, Jumat.

Baca juga: DPRD Sumbar Ingin Berkontribusi Tingkatkan Layanan Asrama Haji, Regulasinya Belum Ketemu

Rapat paripurna ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Safar yang juga dihadiri Mahyeldi (gubernur). Selain itu, juga hadir pimpinan OPD, BUMD, Forkopimda serta undangan lainnya.

Arkadius mengatakan, perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hak hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat.

Baca juga: Komisi II DPRD Sumbar Konsultasikan Ranperda Perhutanan Sosial, Ini Arahan Kementrian LHK

Pemerintah pusat, lanjit Arkadius, telah mencanangkan program perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektare.

"Selain di tingkat pusat, kebijakan ini juga diimplementasikan di tingkat provinsi," ujarnya.

Baca juga: Usul Prakarsa DPRD Sumbar: Ini Pandangan Gubernur Sumbar Terhadap Ranperda Perhutanan Sosial

Halaman:

Editor: Al Imran