KSPSI Sumbar Peringati May Day 2023 dengan Dialog Publik: RUU Ominibus Law Kesehatan Banyak Miliki Sisi Positif sekaligus Negatif, Ini Kata Pakar Hukum
Diapun mengurai Pasal 425 pada RUU Omnibus Law Kesehatan yang secara substansi merevisi makna Pasal 7 UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS.
Pada Pasal 425 RUU Omnibus Law Kesehatan, terangnya, BPJS disebutkan bertanggungjawab pada presiden dengan berkoordinasi dengan Kementrian Kesehatan (untuk BPJS Kesehatan) dan Kementrian Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan).
Sementara, Pasal 7 UU BPJS, jajaran direksi disebutkan bertanggungjawab langsung pada presiden. Karena, lembaga ini dibawah presiden langsung sebagai kepala pemerintahan.
Baca juga: Pemilu 2024, Perolehan Suara Firdaus Naik 361 Persen, Ini Partai Peraih Kursi Dapil Sumbar II
"Jika bertanggungjawab langsung pada presiden, artinya BPJS ini setara dengan kementrian atau lembaga. Merujuk RUU Omnibus Law Kesehatan ini, maka tafsiran kata berkoordinasi ini jadi sangat lebar dan dikhawatirkan akan mengganggu keindependenan BPJS," terang Firdaus.
"Sementara, BPJS itu badan usaha yang tidak dipailitkan serta sejumlah privilege lainnya," tambah staf pengajar Universitas Eka Sakti Padang itu.
"Selain itu, jika frasa berkoordinasi ini tetap dimasukan, akan membuat Kementrian Kesehatan atau Kementrian Tenaga Kerja terlalu banyak yang harus diurus dan dikerjakan nantinya," tegas dia.
Kabar Baik bagi Pekerja
Dikesempatan itu, Firdaus juga mengupas pertentangan dalam Pasal 424 RUU Ominibus Law Kesehatan yang secara substansi akan mengubah makna Pasal 13 UU 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
Pada Pasal 13 UU SJSN diatur, terang dia, pemberi kerja wajib mendaftarkan penerima upah ke BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja. Sementara, pekerja pasif, bersifat menunggu.
"Penegakan hukumnya, sulit untuk memaksa pemberi kerja menunaikan kewajibannya, walaupun sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang putusannya melindungi hak-hak pekerja dalam soal kesehatan dan keselamatan kerja," tukas dia.
Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber:
Berita Terkait
- Halal Bihalal Civitas Akademika Unand, Rektor: Mari Berjabat Tangan karena itu Menghilangkan Dendam
- Open House Hari Kedua Dikhususkan untuk Kepala Daerah, Mahyeldi: Insya Allah akan Terus Dilanjutkan
- Pengendalian Sampah Selama Libur Lebaran, Ini Permintaan Gubernur ke Bupati dan Wali Kota
- Pengurus Masjid As Syura DPRD Sumbar Serahkan Santunan untuk 42 Anak Yatim
- Unik! Pengantin Pria Dipakaikan Suntiang Minang, Hanya Ada di Kabupaten Ini, Ternyata Begini Sejarahnya
ARA Komit Berkontribusi untuk Dunia Pendidikan Riau
Gaya Hidup - 22 April 2024
Halal Bihalal Hima Pasbar Riau Dihadiri Pimpinan DPRD
Gaya Hidup - 21 April 2024
Muflihun: PPDB Harus Zero Pungli
Gaya Hidup - 20 April 2024