Liputan Khusus DPRD Bukittinggi: DPRD Bukittinggi Gelar Paripurna LKPj Wali Kota Tahun 2022, Realisasi Pendapatan Daerah 97,79%

BUKITTINGGI (30/3/2023) - Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial menegaskan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepala daerah pada DPRD adalah perwujudan adanya transparansi dan akuntabilitas seorang kepala daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

"LKPj ini wajib disampaikan kepala daerah dalam rapat paripurna DPRD yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun, paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir," ungkap Beny saat membuka rapat paripurna LKPj Wali Kota Bukittinggi Tahun 2022 di ruang rapat utama kantor DPRD Bukittinggi, Kamis.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, ungkap dia, LKPj adalah laporan yang disampaikan pemerintah daerah pada DPRD yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.

Baca juga: Pansus LKPj Gubernur Sumbar 2022 Pelajari Kisi-kisi Pelaksanaan Evaluasi di DPRD Riau

Benny Yusrial memimpin rapat paripurna ini bersama Nur Hasra dan Rusdy Nurman selaku Wakil Ketua DPRD serta dihadiri anggota DPRD lainnya.

Dari eksekutif, hadir Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, Sekda Bukittinggi, Martias Wanto, unsur Forkopimda, Niniak Mamak Bundo Kanduang, Kepala OPD serta stakeholder terkait serta sejumlah awak media cetak, elektronik maupun online.

Erman Safar memaparkan ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 yakni, pendapatan daerah terealisasikan sebesar Rp698,402 miliar dari target Rp714,157 miliar atau sebesar 97,79%.

Baca juga: DPRD Terbitkan 102 Rekomendasi untuk LKPj Tahun 2022, Erman: Masukan Konstruktif dan Inovatif

Sementara, Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp744,071 miliar dari target Rp837,145 miliar atau sebesar 88,88%.

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: