Peringatan Hakordia 2021, Firli: Indonesia Seharusnya Sudah Bersih dari Tikus dan Kecoa

Jumat, 10 Desember 2021, 08:16 WIB | News | Nasional
Peringatan Hakordia 2021, Firli: Indonesia Seharusnya Sudah Bersih dari Tikus dan Kecoa
Ketum JMSI, Teguh Santosa (kiri) berdialog dengan Ketua KPK, Firli Bahuri tentang Hakordia 2021 di Jakarta, Kamis malam.

"Selama ini (syarat untuk menjadi pejabat publik) harus ada popularitas, elektabilitas, kapasitas, lalu isi tas. Sekarang dibalik. Isi tas duluan, baru yang lain-lain," ujarnya.

"Kita ingin Pilkada, Pileg, Pilpres, nol threshold-nya. Tidak boleh ada. Bukan hanya threshold yang nol persen, biaya politik juga harus nol rupiah," kata dia lagi.

Pada bagian lain, Firli Bahuri kembali mengingatkan, upaya memberantas korupsi di tanah air bagai orkestrasi yang melibatkan semua sistem.

Baca juga: JMSI Kalimantan Timur Dikukuhkan: Media Mesti Ikut Awasi Ruang-ruang Kekuasaan

Itulah sebabnya, laporan Firli Bahuri kepada Presiden Joko Widodo dalam rangka peringatan Hakordis 2021 di Gedung KPK yang diselenggarakan Kamis pagi, diberi judul "Satu Padu Bangun Budaya Anti Korupsi."

"Kita bisa melepas jerat korupsi yang melilit negara dan bangsa ini dengan orkestra sistem integritas nasional. Kita bersatu padu membangun budaya anti korupsi," ujarnya sambil menambahkan bahwa okestrasi itu dipimpin Presiden RI.

Dengan orkestrasi tersebut, sejatinya KPK tidak harus menjadi tukang cuci piring dari residu sistem. Atau, KPK tidak harus menjadi tukang tangkap yang seakan merampas kebebasan manusia.

Juga tidak menjadi objek kemarahan keluarga tersangka korupsi yang menuduh KPK berbuat zalim.

Salah satu substansi revisi UU 30/ 2002 menjadi UU 19/2019 tentang KPK adalah penjelasan bahwa KPK bukan entitas di luar sistem. KPK akan bekerja sebagai bagian sistem dan di dalam sistem tata negara secara independen dan tanpa intervensi dari cabang kekuasaan apapun.

Lantas, presiden memegang peranan penting dalam pemberantasan korupsi karena alokasi wewenang dan anggaran terbesar republik ini menumpuk di tubuh eksekutif.

Dia mengingatkan, adagium Lord Acton tentang hukum besi korupsi, di mana ada kewenangan dan uang di situlah ada potensi terjadinya korupsi. Adagium itu berbunyi, "Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely."

Halaman:

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber:

Bagikan: