Solsel jadi Daerah Peduli HAM 2019

VALORAnews - Kabupaten Solok Selatan dinobatkan sebagai kabupaten yang peduli terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) 2019 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI. Penghargaan sejenis, juga diraih Solsel pada 2018 lalu.

Penyerahan penghargaan ini diserahkan Menteri Hukum dan HAM, diwakili Dirjen Hak Asasi Manusia, Mualimin Abdi pada peringatan Hari Hak Asasi Manusia sedunia ke-71 Tahun 2019 di Gedung Merdeka Bandung, pada Bupati Solok Selatan, Muzi Zakaria, Selasa (10/12/2019).

Penghargaan ini diraih dikarenakan adanya komitmen kabupaten/kota di Indonesia dalam penghormatan, perlindungan serta pemenuhan Hak Asasi Manusia, sesuai dengan Permenkumham 34 Tahun 2016 tentang kriteria Daerah Kabupaten/Kota peduli HAM.

Muzni Zakaria mengatakan, award ini dapat dicapai atas dukungan dan kerjasama seluruh stakeholder terkait dan masyarakat.

Baca juga: Padang Raih Penghargaan Peduli HAM 2020, Mahyeldi: Enam Kali Berurutan

"Pencapaian ini karena kerjasama dan dukungan masyarakat serta pihak terkait lainnya. Ini adalah prestasi kita semua," jelas Muzni.

Muzni menambahkan, penghargaan apapun bentuknya bukanlah tujuan akhir yang hendak dicapai sebuah pemerintahan. Menurutnya, tujuan akhir yang utama adalah bagaimana menghadirkan pemerintahan dalam setiap sendi kehidupan masyarakat, sehingga tercipta keadilan, keamanan, kesejahteraan, dan nilai-nilai kebaikan lainnya.

Dia berharap, penghargaan yang didapatkan bisa memacu prestasi yang lebih baik lagi. Sasarannya adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing.

"Intinya bagaimana masyarakat bisa merasakan kehadiran pemerintah dalam membantu kehidupan mereka menjadi lebih baik. Termasuk dalam aspek pemenuhan hak-hak asasi yang harus mereka terima," jelasnya.

Baca juga: Bupati Solsel Ingatkan Pentingnya Wujudkan Jalan Tembus ke Dharmasraya

Sementara itu, Kabag Hukum Pemkab Solsel, Ilhamka Yusid mengatakan, parameter penilaian kepedulian Hak Asasi Manusia tersebut meliputi, hak atas kesehatan, pendidikan, perempuan anak, kependudukan, pekerjaan, perumahan, serta hak lingkungan yang berkelanjutan.

Penulis:
Editor:
Sumber: