KUA PPA 2020 Disepakati: Pendapatan Daerah Padang Turun 4,08 Persen

Sementara, dalam sambutannya, Mahyeldi mengatakan, Pemko dan DPRD Padang telah menyelesaikan suatu tugas penting dalam tahap proses penyusunan APBD 2020 yaitu penetapan kesepakatan KUA dan PPA Padang 2020. Penyusunan KUA dan PPAS 2020 ini telah mengalami proses yang diawali penyampaian secara resmi oleh Pemerintah Kota Padang pada 8 Juli 2019 lalu.

"Atas nama Pemerintah Kota Padang, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada anggota DPRD yang terhormat, yang telah bekerja keras dan secara maraton membahas KUA dan PPAS 2020. Semoga apa yang kita buat ini akan memberikan kemajuan terhadap Kota Padang di masa-masa mendatang," ungkap Mahyeldi.

Mahyeldi menjelaskan, KUA PPA 2020 ini terdiri dari kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah. Untuk Pendapatan asli daerah, pendapatan yang akan diterima bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah.

Baca juga: Jalan Balingka-Padang Lua Rusak Berat Akibat Pengalihan Jalan, Sumbar Hanya Sanggup Perbaiki 1 Km Audy Cari Dana ke Pusat

"Dari anggaran belanja daerah sebesar Rp2,628 triliun, dialokasikan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp1,275 triliun atau sebesar 48,51% dan belanja langsung sebesar Rp1,353 triliun atau sebesar 51,49% dari total APBD," ungkapnya.

Alokasi belanja langsung itu, alokasi penggunaannya diarahkan untuk mendukung beberapa kegiatan dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan aktual yang dihadapi Pemko Padang. Alokasi anggaran tersebut didistribusikan ke dalam urusan wajib dan pilihan yang dilaksanakan pada masing-masing SKPD.

"Proses pembahasan KUA PPA ini cukup alot dan berat. Hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan keuangan saat ini dan beberapa kebijakan strategis yang dilakukan Pemerintah kota Padang dalam rangka pencapaian target RPJMD 2019-2024," tuturnya. (rls/vry)

Penulis:
Editor:
Sumber: