Tiga Sektor Strategis Pemberantasan Korupsi Disosialiasikan

VALORAnews - Pencegahan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara lebih optimal. Dimana, pencegahan tersebut diperlukan bantuan yang dilakukan bersama dan bersinergi oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan lain dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dapat tercapai.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit dalam sambutannya pada acara Sosialisasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019-2020 di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Padang, Rabu (20/3/2019).

Hadir pada kesempatan tersebut, Kepala Inspektorat Sumbar, Mardi, Sekretaris Itjen Kemendagri, Indra Baskoro, Sismadi dan Ahmad Rivai Seknun, Kepala Biro Perencanaan Organisasi dan Tata Laksana, Gumelinda Rahmi serta bupati dan wali kota se-Sumbar.

Kemudian, Kepala OPD Pemerintah Provinsi Sumbar, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM se Sumbar, Inspektur Daerah Kabupaten Kota se Sumbar dan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa se-Sumbar.

Baca juga: Bapemperda DPRD Sumbar Konsultasikan Prolegda Tahun 2025 ke Kemendagri, Ini Hasilnya

Nasrul Abit menyampaikan, Pemerintah Provinsi Sumbar menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada Tim Sekretariat Nasional (Setnas) Pencegahan Korupsi (KPK, KSP, dan LKPP) yang hadir dalam acara ini.

"Semoga kegiatan ini, dapat jadi pedoman bagi kita dalam melaksanakan aksi-aksi pencegahan korupsi di Sumbar," kata Nasrul Abit.

Menurut dia, strategi nasional pencegahan korupsi berfokus tiga sektor strategis yang paling banyak indikasi korupsinya, yaitu perizinan dan tata niaga, keuangan negara dan penegakan hukum serta reformasi birokrasi.

Dijelaskan, pada perizinan dan tata niaga kita fokuskan pada perbaikan diinternal pemerintah maupun pelaku usaha, dapat memberikan kemudahan berusaha dan investasi, sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat Sumbar.

Baca juga: Perwira Polisi Ditembak di Solok Selatan, Ini Analisis PBHI Sumbar

Pada fokus keuangan negara perlu transparansi dan akuntabilitasi pengelolaan keuangan negara, perlu peningkatan profesionalisme pengadaan barang dan jasa, integrasi data keuangan, maupun integrasi perencanaan anggaran dan kinerja birokrasi.

Penulis:
Editor:
Sumber: