Pembukaan Jalan Mentawai dan Teluk Tapang Disetujui
VALORAnews - Rencana pembukaan jalan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan rencana pengoperasian pelabuhan Teluk Tapang, telah dibahas dan secara prinsip telah disetujui Kementerian Koordinator Maritim (Kemenkomaritim).
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit setelah Mengikuti Rapat Koordinasi rencana pembukaan jalan di kabupaten Kepulauan Mentawai dan Rencana Pengeporasian Pelabuhan Teluk Tapang di Kabupaten Pasaman Barat di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Jumat siang (15/2/2019).
Rapat dihadiri tim dari Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan dan PT Pelindo II.
Nasrul Abit menyampaikan, dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat khususnya untuk kegiatan pembukaan jalan di kabupaten Kepulauan Mentawai disampaikan kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada prinsipnya mendukung kerjasama antara PUPR dan TNI AD.
Baca juga: Bapemperda DPRD Sumbar Konsultasikan Prolegda Tahun 2025 ke Kemendagri, Ini Hasilnya
"Kerjasama PUPR dengan TNI AD ini mengerjakan pembukaan lahan 187 km, sedangkan 23 km sudah dalam tahap pekerjaan di 2019," ungkapnya.
Sementara, Deputi Bidang Infrastruktur Kemenko Maritim, Ridwan Djamaluddin mengingatkan, agar kerjasama mengacu kepada peraturan yang berlaku, dalam tahap pelelangan menyesuaikan dengan mekanisme kerjasama MoU antara Menteri PUPR dan Panglima TNI.
"Perjanjian kerjasama (PKS) antara Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional II dengan Direktur Zeni TNI AD, kontrak antara Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) dengan Perwira pelaksana," ujarnya.
Disisi lain, Nasrul Abit dalam rapat juga menyampaikan, ada akses jalan sejauh 42 km menuju Pelabuhan Teluk Tapang dan telah disediakan anggaran sebesar Rp40 miliar untuk renovasi jalan dan membangun insfrastruktur tambahan pelabuhan.
Baca juga: Perwira Polisi Ditembak di Solok Selatan, Ini Analisis PBHI Sumbar
"Pemkab Pasaman dan Pemprov Sumbar belum memiliki tenaga ahli untuk mengelola pelabuhan Teluk Tapang. Untuk itu, pemprov Sumbar mengusulkan kerjasama pada Kementerian Perhubungan melalui perantara Kementerian Kemaritiman untuk mengelola Pelabuhan Teluk Tapang tersebut," ungkapnya.
Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber:
Berita Terkait
- PKD 2024 Berakhir, Audy Joinaldy: Promosi Budaya Diperlukan, Komunitas Seniman Butuh Dukungan Finansial
- Irsyad Safar: Event PKD Bisa Pengaruhi Gerakan Pelestarian Kebudayaan
- Pemprov Sumbar Pastikan Telah Libatkan Sanggar Darak Badarak di Belasan Kegiatan, Luhur: Dilakukan Profesional
- Ketika Seniman Pemberontak Dirangkul Pemerintahan Mahyeldi-Audy
- Dinobatkan jadi Ketua Matra Sumbar, Audy Joinaldy Dianugerahi Gelar Kanjeng Pangeran Aryo Suryo Negoro