Guru Besar IPB Dukung Penolakan Wako Padang Terhadap RUU PKS

Definisi tersebut, menurut Prof Euis, tidak jelas dan bisa berekses pada tafsir sepihak dan digunakan untuk mengkriminalisasi kritik moral masyarakat atas perilaku seks menyimpang seperti L987, gaya berpakaian muda-mudi, bahkan seks di luar nikah yang sudah demikian parah datanya.

Jangan hal-hal tersebut sampai dikriminalisasi atas nama pelecehan seksual. Padahal sejatinya kritik tersebut justru menjaga moralitas generasi bangsa sesuai nilai-nilai Pancasila dan agama. Bahkan semestinya RUU mengatur dengan tegas larangan perilaku menyimpang seperti L987.

"Respon tanggap Mahyeldi sebagai wali kota pertama memberikan pernyataan menolak RUU P-KS harus kita apresiasi, begitu juga dengan seminar yang diadakan Kota Padang dengan menggabungkan antara mitigasi bencana alam dan mitigasi bencana sosial," ujar Prof Euis.

Baca juga: Mahyeldi Jalani Cuti Kampanye Pilkada, Fasilitas Dinas Diserahkan ke Plt Gubernur

Sementara itu, Wali Kota Padang, Mahyeldi saat membuka Seminar Bencana Sosial, mengatakan, digelarnya Seminar Bencana Sosial untuk melindungi Kota Padang dari bencana alam dan bencana sosial. Mengingat persoalan sosial di Kota Padang saat ini cukup kompleks.

"RUU Penghapusan Kekerasan Seksual harus dijiwai dari nilai agama, adat dan budaya kita di Indonesia, bukan mengadopsi nilai-nilai dari yang lainnya," ujar Mahyeldi.

"Untuk itu, mari kita berikan masukan dan rekomendasi kepada DPR RI dan pihak-pihak yang terkait dalam pembahasan RUU ini, agar RUU ini tidak menimbulkan bencana alam dan bencana sosial di Indonesia. Karena kerusakan yang ada di muka bumi ini, baik di darat dan di laut karena ulah tangan manusia," tambahnya.

Seminar Bencana Sosial yang digagas BPBD Kota Padang juga menghadirkan sebagai pembicara anggota DPR RI Hermanto dan Ketua TP PKK Kota Padang, Harneli. (rls/vry)

Penulis:
Editor:
Sumber: