Kepala BNPB akan ke Sumbar

Ketiga, meminta jajaran di daerah untuk siaga bila terjadi bencana di wilayahnya sendiri. Saat bencana terjadi di suatu daerah, gubernur harus bertindak sebagai komandan satuan tugas darurat untuk melakukan penanganan bencana. Pangdam dan Kapolda kemudian akan membantu kerja komandan Satgas darurat itu.

Keempat, Indonesia harus bisa membangun sekaligus merawat sistem peringatan dini yang terpadu. Dengan bantuan para pakar, daerah dan pusat akan mulai menganalisis titik-titik rawan bencana yang membutuhkan kehadiran sistem peringatan tersebut.

Presiden memerintahkan Doni Monardo mengoordinasikan semua kementerian dan lembaga terkait agar sistem peringatan dini segera terwujud.

Baca juga: Potensi Pertanian dan EBT Sumbar Belum Tergarap, Audy Joinaldy: Pemerintah Terkendala Hilirisasi dan Investasi

Kelima, menginstruksikan agar segera dilakukan edukasi kebencanaan, terutama di daerah rawan bencana. Edukasi ini bisa dilakukan di masyarakat, sekolah, maupun lewat pemuka agama.

Keenam, agar dilakukan simulasi latihan penanganan bencana secara berkala dan teratur untuk mengingatkan masyarakat secara berkesinambungan sampai ke tingkat paling bawah. Dengan demikian, masyarakat betul-betul siap menghadapi setiap bencana.

Doni Monardo mengatakan, BNPB memang setiap tahunnya rutin menggelar rakornas untuk sinkronisasi program, penyamaan persepsi dan gerak langkah penanganan bencana antara pusat dan daerah.

"Tujuan Rakornas ini untuk menyamakan visi, misi dan gerak langkah dalam menghadapi bencana. Melihat tren kejadian, frekuensi tren bencana cenderung meningkat. Dilihat dari jumlah korban jiwa meninggal, kejadian bencana tahun lalu menjadi momentum untuk penguatan penanggulangan bencana dan keterlibatan aktif dan masif dari semua pihak," ujar Doni

Acara ini dihadiri oleh ribuan peserta dan tamu undangan mulai dari gubernur, bupati, wali kota, Bappeda, Ketua Komisi VIII DPR RI, Kepala BPBD se-Indonesia, hingga para Kapolda. (rls/vry)

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: