Kepala BNPB akan ke Sumbar
VALORAnews - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen Doni Monardo merencanakan akan melakukan pertemuan dengan bupati/walikota se-Sumatera Barat, Rabu (6/2/2019) di Padang.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit disela-sela kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakor) BNPB se-Indonesia, di Jatim Expo Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/2/2019).
Nasrul Abit menyampaikan, pertemuan itu nanti juga akan membahasan berbagai hal tentang menyiapkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap resiko bencana alam dan juga meningkatkan kesiapan pemerintah daerah terhadap upaya penanggulangan bencana.
"Kita tahu, Sumatera Barat merupakan salah satu daerah rawan bencana di Indonesia. Berbagai isu bencana, banjir, longsor, gempa dan tsunami termasuk soal megathrust Mentawai dan beberapa kali gempa kemarin juga menjadi sorotan perhatian Ka BNPB tersebut," terangnya.
Baca juga: Bapemperda DPRD Sumbar Konsultasikan Prolegda Tahun 2025 ke Kemendagri, Ini Hasilnya
Sebagai tuan rumah, harapnya, tentu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar dan Kabupaten /Kota perlu menyiapkan acara dengan baik. "Kemungkinan Kepala BNPB juga akan mengunjungi kepulauan Mentawai. Untuk melihat kondisi kesiapsiagaan sistem dan masyarakat terhadap bencana di daerah itu," terangnya.
"Kita amat berharap, Pak Doni dapat memberikan perhatian terhadap berbagai hal mendukung sarana dan prasana kesiapsiagaan bencana. Apakah itu tentang pembangunan shelter, peralatan deteksi dini, juga pelatihan aparat terhadap kegiatan penanggulangan bencana di Sumatera Barat," ujarnya.
Rakor BNPB diresmikan dengan dipukulnya kentongan oleh Presiden Jokowi dan Kepala BNPB Letjen Doni Monardo secara resmi Rakornas BNPB 2019 resmi dibuka dengan tema, Kita Jaga Alam, Alam Jaga Kita.
Nasrul Abit menyampaikan, ada enam arahan presiden Joko Widodo saat pembukaan Rakonas, pertama, berkaitan dengan perencanaan rancangan pembangunan di daerah. Sebagai negara yang berada di dalam garis cincin api, maka setiap rancangan pembangunan hendaknya dilandaskan pada aspek-aspek pengurangan risiko bencana.
Baca juga: Perwira Polisi Ditembak di Solok Selatan, Ini Analisis PBHI Sumbar
Kedua, melibatan akademisi dan pakar-pakar kebencanaan untuk meneliti, mengkaji dan menganalisis potensi bencana dan titik-titik mana yang sangat rawan bencana. Hal ini harus dilakukan secara masif sehingga dapat memprediksi ancaman dan dapat mengantisipasi, serta mengurangi dampak bencana. Dan mensosialisasikannya kepada masyarakat disekitar lokasi tersebut dengan baik.
Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber:
Berita Terkait
- PKD 2024 Berakhir, Audy Joinaldy: Promosi Budaya Diperlukan, Komunitas Seniman Butuh Dukungan Finansial
- Irsyad Safar: Event PKD Bisa Pengaruhi Gerakan Pelestarian Kebudayaan
- Pemprov Sumbar Pastikan Telah Libatkan Sanggar Darak Badarak di Belasan Kegiatan, Luhur: Dilakukan Profesional
- Ketika Seniman Pemberontak Dirangkul Pemerintahan Mahyeldi-Audy
- Dinobatkan jadi Ketua Matra Sumbar, Audy Joinaldy Dianugerahi Gelar Kanjeng Pangeran Aryo Suryo Negoro