17 Proyek dan 6 Paket Pengawasan Jalan dan Jembatan di Sumbar

VALORAnews - Ada 17 proyek Jalan dan Jembatan serta 6 paket pengawasan jalan dan jembatan dalam rangka percepatan pembangunan di Sumatera Barat pada tahun anggaran 2019 ini. Proyek yang tersebar di 7 kabupaten itu, merupakan program dari Kementrian Pekerjaan Umum Permukiman dan Perumahan (PUPR).

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit disela-sela rapat koordinasi kegiatan dengan 7 Kabupaten di Sumatera Barat, di ruang rapat kantor Gubernur Sumbar, Kamis (24/1/2019).

Nasrul Abit mengajak masing-masing kepala daerah, agar secepatnya melakukan koordinasi dengan pihak Balai Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR, untuk melakukan penetapan pelaksanaan pekerjaan, mencocokkan disain membicarakan hal-hal bagaimana proses pelaksanaan segera dapat dilakukan.

"Karena masih platfom anggaran yang diusulkan belum sesuai dengan anggaran yang disediakan, maka pelaksanaan dilakukan secara bertahap sesuai kondisi daerah dan dapat diusulkan kembali pada tahun berikutnya," ungkap Nasrul Abit.

Baca juga: Bapemperda DPRD Sumbar Konsultasikan Prolegda Tahun 2025 ke Kemendagri, Ini Hasilnya

Hadir dalam kesempatan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Ridwan Djamaluddin, Staf Ahli Kementerian PUPR Firdaus Ali, Bupati Pasaman Barat Syahiran, Bupati Agam Indra Catri, Wakil Bupati Mentawai Kortanius Sabaleake.

Kemudian, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) III Sumbar Aidil Fikri, Kadis Pariwisata, Kadis Lingkungan Hidup, Ka Balitbang, Kadis PUPR, utusan Pemkab Sijunjung, Pemkab Solok Selatan, Pemkab Dhamasraya, Pemkab Pesisir Selatan dan lembaga istansi terkait lainnya.

Ditegaskan Nasrul Abit, persoalan pembebasan lahan terhadap kegiatan itu, agar betul-betul jadi perhatian setiap kepala daerah. Sehingga, tidak terjadi hal-hal yang dapat menghambat pelaksanan pembangunan tersebut.

Staf Ahli Kementerian PUPR, Fidaus Ali dikesempatan itu juga menyampaikan pesan menteri PUPR, tentang perlunya keseriusan tanggung jawab daerah dalam pembebasan lahan pelaksanaan proyek pembangunan.

Baca juga: Perwira Polisi Ditembak di Solok Selatan, Ini Analisis PBHI Sumbar

"Tahun ini sangat sempit dan kesibukan pesta demokrasi, jangan sampai soal lahan menimbulkan salah pengertian masyarakat, seakan-akan pemerintah tidak bertanggungjawab. Ini sangat tidak diharapkan," tegasnya.

Penulis:
Editor:
Sumber: