Beli BBM Sistem Non Tunai Picu Kegaduhan di Padang, Ini Pendapat Wali Kota

Selasa, 13 November 2018, 17:59 WIB | Olahraga | Kota Padang
Beli BBM Sistem Non Tunai Picu Kegaduhan di Padang, Ini Pendapat Wali Kota
Wali Kota Padang, Mahyeldi menggelar pertemuan dengan PT Pertamina dan pihak terkait, membahas pemberlakuan pembayaran non tunai di SPBU yang ada di Kota Padang, Selasa (13/11/2018). (humas)

VALORAnews - Wali Kota Padang, Mahyeldi menyampaikan protes atas diberlakukannya aturan pembelian BBM dengan sistem non tunai di beberapa SPBU di Kota Padang. Dia menilai, aturan itu minus sosialisasi ke masyarakat. Apalagi, tidak melibatkan Pemerintah Kota Padang dalam membuat kebijakan.

"Sudah jelas kebijakan ini bikin gaduh Kota Padang. Antrian panjang dimana-mana. Apalagi, barangnya juga langka. Hal ini, akan menimbulkan inflasi, ketidakstabilan dan merusak suasana kondusif yang sudah terjaga selama ini," ujar Mahyeldi saat menggelar rapat membahas pemberlakuan pembelian BBM non tunai di seluruh SPBU di Kota Padang, Senin (12/11/2018).

Rapat yang diadakan di kediaman wali kota Padang, Jl A Yani tersebut, diikuti Sales Area Manager Pertamina Sumbar, Hiswana Migas Sumbar, Pemilik SPBU, BPSK, dan SKPD terkait Pemko Padang.

Dijelaskan, jika cara baru ini merusak dan tidak lebih baik dari sebelumnya, sebaiknya dibatalkan saja. Apalagi, kebijakan non tunai dilakukan dengan terburu-buru dan tidak dengan perencanaan yang matang.

Baca juga: Survei Voxpol Pilgub Sumbar 2024, Elektabilitas Mahyeldi-Vasko 70,3 Persen, Epyardi-Ekos 16,8 Persen

"Saya tekankan, hal ini dievaluasi lagi. Inovasi itu untuk mempermudah, bukan buat susah," tutur Mahyeldi.

"Mari kita persiapkan hal ini bersama-sama. Mulai dari teknologinya, SDM, tata kelola, kesedian kartu non tunai dan pengetahuan serta pemahaman masyarakat atas kebijakan ini," tambah Mahyeldi.

Sementara itu, Kabag Perekonomian Setdako Padang, Edi Dharma menjelaskan, saat ini sebanyak 15 dari 25 SPBU di Kota Padang, telah menggunakan pembayaran non tunai dengan kartu Brizzi (BRI). Sisanya, segera akan memberlakukan pembayaran non tunai.

"Aturan ini berdasarkan MoU Pertamina dengan BI pada 6 Desember 2017 lalu dan diluncurkan penerapannya pada 19 September 2018," ungkap Edi.

Baca juga: Gubernur Lantik Hani Syopiar Rustam jadi Pjs Wali Kota Bukittinggi, Bertugas 2 Bulan

Dijelaskan Edi, dari hasil rapat tersebut, langkah kedepan yang akan dilakukan yaitu perlunya pengawasan yang komprehensif terkait cara pembayaran, dengan menggunakan beberapa alternatif sebagai opsi yang lebih tepat dan lancar.

Halaman:
IKLAN NOMOR URUT PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMBAR PEMILIHAN 2024

Penulis:
Editor:
Sumber:

Bagikan:
IKLAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADANG PEMILIHAN SERENTAK 2024
IKLAN TOLAK POLITIK UANG PEMILIHAN SERENTAK 2024 KPU SUMBAR
IKLAN SOSIALISASI NOMOR URUT CALON BUPATI-WAKIL BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI